Aturan Terbaru Toko Buku Gramedia Tahun 2018

Seiring telah disahkan Undang-undang tentang Sistem Perbukuan terbaru yakni nomor 3 tahun 2017 maka mulai 1 Januari 2018 jaringan Toko Buku Gramedia memberlakukan ketentuan baru yang mengikat para penerbit yang menjadi vendornya yaitu :

  1. Memastikan ISBN terdaftar di PerPusNas
  2. ISBN tercetak jelas di cover belakang pojok kanan bawah
  3. Mencantumkan harga di bawah barcode ISBN (harga p.Jawa)
  4. Mencantumkan peruntukan buku sesuai jenjang usia di cover depan kanan atas
  5. Mencantumkan kategori departemen diatas kolom bar barcode ISBN
  6. Barcode terbaca di alat scanner
  7. Buku import di tempel secara manual

 

Hal itu diatas mengacu pada UU No. 3 Tahun 2017 Pasal 30 menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban Penerbit :

Kewajiban :

– memiliki izin usaha penerbit.

– memberikan imbalan jasa atas naskah buku yang di terbitkan kepada pemegang hak cipta

– memberikan data dan informasi penjualan buku yang akurat,terkini dan periodik kepada pemegang hak cipta.

– mencantumkan harga pada belakang sampul buku.

– mencantumkan peruntukan buku sesuai dengan jenjang usia pembaca.

– mencantumkan harga standar buku internasional.

 

Selain itu jika penerbit tidak mengikuti pasal 30 diatas maka akan dikenakan sanksi administrasi berdasarkan UU No.3 Tahun 2017 Pasal 31 menjelaskan tentang :

  • penerbit yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dikenai sanksi
  • sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa :
  • peringatan tertulis
  • penarikan produk dari peredaran
  • pembekuan izin usaha dan/atau
  • pencabutan izin usaha
  • ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh peraturan menteri

BUKU BEBAS PAJAK ?

Selain itu tekait dengan status pajak buku, jenis buku apa saja yang dikenakan pajak dan yang dibebaskan pajak maka mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI no. 122/PMK.011.2013 pasal 1 sampai 3

Terutama pasal 3 menjelaskan bagaimana untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai atas import/dan atau penyerahan buku pelajaran umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) .orang pribadi atau badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan buku – buku pelajaran umum diwajibkan memiliki surat keterangan bebas (skb) pajak pertambahan nilai yang dikeluarkan oleh dirjen pajak.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/PMK.011.2013 Menjelaskan tentang:

Pasal 1 ayat 2:

Buku – buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku – buku pelajaran agama yang atas import dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai.

Buku pelajaran agama yang dimaksud adalah buku pendidikan yang digunakan didalam sekolah – sekolah negeri /swasta.

Pasal 2 ayat 1:

tidak termasuk dalam pengertian buku – buku pelajaran umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) antara lain :

  • buku hiburan
  • buku musik
  • buku roman populer
  • buku sulap
  • buku iklan
  • buku promosi atau usaha
  • buku katalog diluar pendidikan
  • buku karikatur
  • buku horoskop
  • buku horor
  • buku komik
  • buku reproduksi lukisan

 

Kategori buku-buku diatas ini termasuk dalam BKP (barang kena pajak).

Pasal 2 ayat 2:

Buku –buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikategorikan sebagai buku pelajaran umum dalam hal buku – buku tersebut  telah disahkan sebagai buku pelajaran umum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri yang dimaksud.

Pasal 3 ayat 2:

untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai atas import/dan atau penyerahan buku pelajaran umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) .orang pribadi atau badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan buku – buku pelajaran umum diwajibkan memiliki surat keterangan bebas (skb) pajak pertambahan nilai yang dikeluarkan oleh dirjen pajak.

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

*