Rapat Kordinasi Penyiapan Standarisasi Perbukuan

 

Jakarta, 27 Desember 2016. Bertempat di kantor Sekretariat Ikapi Pusat Jl. Kalipasir Jakarta, Ketua Pengurus Ikapi Pusat beserta jajarannya, ketua Ikapi Jawa Barat beserta jajarannya dan perwakilan Polimedia menghadiri rapat Kordinasi Penyiapan Standarisasi Perbukuan. Rapat Kordinasi diakhir tahun 2016 ini menekankan pentingnya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Menurut Kementerian Republik Indonesia, SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek Pengetahuan (knowledge), Keterampilan dan/atau Keahlian (skills) serta Sikap kerja (attitude) yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa model penyusunan standar kompetensi diantaranya:

  1. Model Occupational Skills Standard (MOSS) adalah model penyusunan standar kompetensi berdasarkan okupasi atau jabatan. Model ini kurang sesuai apabila diterapkan di Indonesia karena terdapat variasi pekerjaan pada jabatan yang sama.
  2. Regional Model Competency Standard (RMCS) adalah model penyusunan standar kompetensi yang diperkenalkan oleh International Labor Organization (ILO), yang pengembangannya menggunakan pendekatan fungsi dari proses kerja suatu kegiatan usaha/industri sejenis.

Yang digunakan dalam penyusunan SKKNI adalah RMCS, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dan dipertegas pada Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 217/LATTAS/XII/2012.

Penyusunan dokumen SKKNI harus mengacu pada format yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
whatsapp-image-2016-12-27-at-15-23-08
Tahapan Penyusunan SKKNI:

  1. Penyusunan draft (oleh tim perumus), meliputi:
    a. Peta Fungsi Kompetensi
    b. Uraian unit-unit kompetensi
  2. Verifikasi internal (oleh tim verifikasi)
  3. Pra Konvensi
  4. Verifikasi eksternal (oleh Kemenaker)
  5. Konvensi Nasional
  6. Penetapan (oleh Kemenaker)

Kegunaan SKKNI:

  1. Sebagai acuan pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi.
  2. Sebagai acuan pelaksanaan uji kompetensi (sertifikasi kompetensi).
  3. Sebagai acuan untuk menstrukturkan perusahaan
  4. Sebagai acuan penyusunan SOP perusahaan

Karena banyak kepentingan Ikapi tersebut maka sepakat dibentuk Pokja untuk ditindaklanjuti dengan Output Proposal ke Bekraf dalam rangka terbentuknya SKKNI dan Lembaga Sertifikasi Profesi. Pak Gugun salah satu pengurus Ikapi Jawa Barat masuk menjadi menjadi salah satu anggota Pokja Nasional dimaksud. DUMP.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

*